Ekonomi Bayangan Disasar, Tapi Siapa yang Benar-Benar Terdampak?

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menggulirkan rencana regulasi baru yang menyasar pelaku ekonomi digital, khususnya melalui perluasan basis pajak di sektor e-commerce. Salah satu pokok aturan tersebut adalah kewajiban platform digital untuk memotong pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% dari omzet para penjual. Tujuan utamanya jelas: memperluas penerimaan negara dan menjangkau sektor ekonomi yang selama ini belum terdata dan belum berkontribusi secara adil dalam sistem perpajakan — atau yang sering disebut sebagai ekonomi bayangan (shadow economy).

Namun langkah ini menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, pemerintah menyatakan ini sebagai bentuk keadilan fiskal. Tapi di sisi lain, sebagian pelaku usaha kecil, menengah, hingga mikro (UMKM) merasa kebijakan ini justru dapat menjadi beban tambahan. Pertanyaannya: siapa yang sebenarnya akan paling terdampak oleh kebijakan ini?

Apa Itu Ekonomi Bayangan?

Ekonomi bayangan merujuk pada kegiatan ekonomi yang sah namun tidak tercatat secara resmi dalam sistem perpajakan. Ini bisa mencakup usaha kecil yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), transaksi tunai tanpa bukti formal, hingga aktivitas perdagangan online yang tidak dilaporkan. Di Indonesia, menurut estimasi Bank Dunia, nilai ekonomi bayangan bisa mencapai 40–50% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Mengingat besarnya potensi ini, pemerintah memang memiliki alasan kuat untuk melakukan penataan dan penarikan pajak dari sektor ini. Namun, penarikan pajak harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial-ekonomi para pelaku usaha di dalamnya.

E-Commerce: Jalur Baru, Masalah Lama

Platform seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Lazada telah merevolusi perdagangan di Indonesia. Dengan kemudahan akses, siapa pun kini bisa menjadi pedagang hanya dengan bermodal ponsel dan koneksi internet. Di balik kemudahan ini, ribuan hingga jutaan pelaku usaha kecil dan informal turut bergabung dalam ekosistem digital.

Sayangnya, justru merekalah yang kini menjadi target regulasi baru ini. Dengan adanya kebijakan pemotongan PPh final 0,5% dari omzet, para pelaku usaha digital—termasuk mereka yang baru mulai dan bermodal sangat kecil—akan langsung merasakan dampaknya. Meski angka 0,5% terdengar kecil, bagi usaha dengan margin tipis atau baru berkembang, potongan ini bisa berarti pengurangan modal putar yang signifikan.

Siapa yang Akan Paling Terdampak?

1. Pelaku UMKM di Platform Online
   Usaha kecil, khususnya yang belum memahami administrasi perpajakan, akan paling terdampak. Banyak dari mereka bahkan belum memiliki NPWP, dan kini harus mengikuti sistem pajak tanpa persiapan.

2. Pedagang Pemula dan Marginal
   Mereka yang menjadikan e-commerce sebagai penghasilan sampingan—misalnya ibu rumah tangga yang menjual makanan ringan, atau pelajar yang menjual kerajinan tangan—juga akan terkena dampak yang tidak sebanding dengan skala usaha mereka.

3. Platform Digital
   Sebagai pemungut pajak, platform akan menghadapi tantangan administratif tambahan. Mereka harus mencatat, melaporkan, dan menyetorkan pajak dari jutaan penjual dengan skema yang bisa sangat bervariasi.

4. Konsumen
   Meskipun tidak dikenai pajak langsung, potensi kenaikan harga akibat potongan pajak dari sisi penjual bisa berimbas pada konsumen.

Argumen Pemerintah: Perluasan Basis Pajak

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menurunkan ketergantungan pada sektor formal yang selama ini menjadi penyumbang utama pajak. Pemerintah ingin menciptakan sistem yang lebih merata, di mana semua pihak ikut menanggung beban pembangunan. Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan belanja publik yang terus meningkat, memperluas basis pajak adalah kebijakan yang sulit dihindari.

Dengan menggunakan teknologi dan data dari platform digital, otoritas pajak kini lebih mudah memantau transaksi dan pendapatan pelaku usaha online. Dengan kata lain, tidak ada lagi ruang bagi "anonimitas" dalam perdagangan digital.

Risiko Ketimpangan & Disinsentif bagi UMKM

Namun demikian, banyak ekonom dan pengamat menilai bahwa regulasi ini bisa menciptakan ketimpangan baru. Perusahaan besar dan sudah mapan tentu tidak kesulitan dalam membayar pajak, karena sistem dan sumber daya mereka sudah siap. Sebaliknya, UMKM—yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat—malah akan kesulitan beradaptasi dan berpotensi tergencet oleh regulasi yang terlalu cepat diterapkan tanpa edukasi yang cukup.

Ada pula risiko disinsentif terhadap digitalisasi UMKM. Di saat pemerintah gencar mendorong digital onboarding bagi pelaku usaha kecil, penerapan pajak ini justru bisa membuat mereka kembali ke ekonomi offline yang lebih sulit dijangkau, justru melemahkan upaya formalisasi.

Solusi: Edukasi, Pendataan, dan Fase Bertahap

Kebijakan fiskal, agar efektif dan berkeadilan, perlu mempertimbangkan kapasitas wajib pajak dan tahapan pertumbuhan usaha mereka. Oleh karena itu, beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan adalah:

• Pemberlakuan bertahap berdasarkan omzet: Tidak semua pelaku usaha dikenai pajak secara langsung. Mereka dengan omzet di bawah batas tertentu sebaiknya mendapat pengecualian sementara.

• Edukasi dan pendampingan UMKM: Pemerintah perlu menggandeng platform digital, lembaga pendamping UMKM, dan komunitas lokal untuk melakukan edukasi perpajakan secara masif.

• Insentif formalitas: Alih-alih hanya menarik pajak, pemerintah bisa memberi insentif (misal subsidi atau akses pembiayaan) kepada pelaku usaha yang mendaftar sebagai wajib pajak resmi.

Penutup

Pajak dari sektor e-commerce memang penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem yang adil. Namun, kebijakan ini harus dilandasi oleh pemahaman yang mendalam terhadap siapa yang akan terdampak. Jika tidak hati-hati, upaya memberantas ekonomi bayangan justru bisa melemahkan pelaku ekonomi riil yang sedang tumbuh dan belajar bertahan di tengah tantangan zaman.

Memburu ekonomi bayangan itu perlu, tapi jangan sampai bayangan itu menelan mereka yang seharusnya dilindungi.